IMG-LOGO
Home Berita BPBD NTT GELAR DISKUSI AHLI PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI DI PROVINSI NT

BPBD NTT GELAR DISKUSI AHLI PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI DI PROVINSI NT

KUPANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT menggelar kegiatan Diskusi Ahli Penyusunan Rencana Kontingensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (17/06/2022).

 

Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi ini dilakukan karena Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah dengan tingkat ancaman bencana gempa bumi dan tsunami yang tergolong tinggi. Hal tersebut juga dilakukan sekaligus untuk menjawab keresahan masyarakat terkait press release BMKG tentang gempa pada tanggal 14 Desember 2021 yang menyebabkan adanya patahan baru bernama Kalaotoa di Utara Flores, ungkap Kepala Pelaksana BPBD NTT, Ambrosius Kodo saat membuka kegiatan diskusi secara daring dimaksud.

 


Menurut BMKG energi yang terlepas saat gempa tersebut yaitu 7,4 magnitudo ke arah utara sehingga menyebabkan Kabupaten Selayar menerima dampak yang luar biasa. Sementara ke bagian selatan yaitu ke wilayah NTT energinya belum terlepas sehingga ke depan terdapat potensi NTT menerima dampak yang luar biasa pula.  

 

Potensi gempa dan tsunami di NTT tetap ada dan kapan terjadinya tidak dapat diprediksi, sehingga upaya mitigasi oleh pemerintah dan masyarakat tetap harus disiapkan. Sejarah gempa besar di masa lalu yang terjadi di wilayah NTT merupakan bagian dari proses alam untuk dijadikan pembelajaran dalam menghadapi potensi yang sama di kemudian hari.

 

“BPBD NTT dengan dukungan SIAP SIAGA mendorong penyusunan dokumen ini sebagai mekanisme yang harus dikerjakan dalam rangka upaya mitigasi dan membangun kesiapsiagaan terhadap bencana yang dipicu oleh gempa bumi dan tsunami,” tegas Ambros.

 

Kepala Stasiun Geofisika Kupang (Koordinator BMKG NTT), Margiono, S.Si saat memberikan materi pada kegiatan tersebut menjelaskan, tsunami bisa terjadi di laut atau perairan yang luas. Pada initial condition, secara teori, karakteristik kedatangan gelombang tsunami ditunjukkan dengan diawali penurunan muka tinggi gelombang (surut) pada koordinat sumber datangnya tsunami.

 

Selain itu, kata Margiono, “Kriteria terjadinya tsunami di antaranya mempunyai magnitudo (M) yang besar: M ? 7 SR, sumber gempa bumi berada di laut dengan kedalaman yang dangkal ? 60 Km, serta adanya deformasi atau perubahan dasar laut secara vertikal.”

 


Ia melanjutkan, berdasarkan histori kejadian aktivitas tektonik yang mengakibatkan gempa bumi dan tsunami di wilayah NTT, maka BMKG mengambil langkah dini dengan membuat sebuah Peta Pemodelan Tsunami (Skenario Terburuk) apabila terjadi tsunami dan Pemetaan Mikrozonasi Gempa bumi untuk mengetahui kondisi karakteristik tanah apabila terjadi goncangan gempa bumi, guna mencegah terjadinya kerugian sosial/ekonomi dan korban jiwa, apabila terjadi gempa bumi dan tsunami.

 

BMKG juga melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah, pihak terkait, dan masyarakat dalam kesiapan untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dan korban jiwa sehingga terwujudnya zero victims (tanpa korban) dan tanpa kerusakan yang berarti apabila terjadi gempa dan tsunami.

 

Sementara itu, staf Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi, Sakarias menjelaskan “Sumber gempa bumi utama di daerah Provinsi NTT adalah Megathrust Sumba, sesar normal pada zona outer rise di selatan Sumba (pernah mengakibatkan tsunami tahun 1977), sesar naik busur belakang Flores di Laut Flores (pernah mengakibatkan tsunami tahun 1992), serta sesar mendatar di Laut Flores (gempa bumi tahun 2021 dengan magnitudo M7,5).

 


Ia menambahkan, wilayah pantai Provinsi NTT rawan tsunami dengan sumber pembangkit tsunami tektonik (Megathrust Sumba, sesar normal pada zona outer rise, sesar naik busur belakang Flores) dan non tektonik (longsoran dan erupsi GA). Wilayah pantai Provinsi NTT mempunyai potensi tinggi tsunami di pantai (tsunami height) berkisar antara 1 m hingga 6,56 m.

 

Diskusi tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari BNPB, BPBD Provinsi NTT dan BPBD Kabupaten/Kota, BMKG, PVMBG, BASARNAS, TNI, POLDA, OPD terkait lingkup Provinsi NTT, Akademisi, Tokoh Agama, LSM, Media Massa, Forum PRB NTT, dan APDIS. (YRR)