BPBD NTT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan dukungan Program SIAP SIAGA (Kemitraan Pemerintah Indonesia – Australia) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Tahun 2025 Tingkat Provinsi NTT. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19–20 November 2025 bertempat di Hotel Aston, Kupang.
Rakor yang melibatkan BPBD dan Bappeda Provinsi NTT serta perwakilan 22 kabupaten/kota ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi faktual dan tantangan penanggulangan bencana di tiga fase: sebelum, saat, dan pascabencana. Selain itu, pertemuan ini diharapkan menghasilkan rencana aksi daerah serta rekomendasi strategis bagi pemerintah dan mitra pembangunan dalam upaya menanggulangi bencana di wilayah NTT.
Beberapa isu strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi ini yaitu kualitas pelaporan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD), pengelolaan data bencana, penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), penanggulangan bencana inklusif, dan kolaborasi pentahelix.
Asisten III Sekda Provinsi NTT, sekaligus Plt. Kepala Pelaksana BPBD NTT, Semuel Halundaka, S.IP.,M.Si. mewakili Gubernur NTT mejelaskan penguatan sistem penanggulangan bencana tidak lagi dipandang sebagai program tambahan, melainkan sebagai fondasi wajib yang menjamin keberlanjutan pembangunan dan suksesnya program prioritas Dasa Cita. “Tanpa sistem penanggulangan bencana yang mantap, fondasi pembangunan Dasa Cita menjadi rapuh dan rentan terhadap guncangan bencana,” tegasnya.
Ia berharap, pada momen bertemunya Kepala-Kepala BPBD dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT ini, akan dibahas bagaimana penanggulangan bencana dijalankan dengan baik ke depannya.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPBD NTT itu juga menyampaikan apresiasi kepada Program SIAP SIAGA yang telah mendukung kerja-kerja penanggulangan bencana di wilayah NTT, termasuk dukungan terhadap terselenggaranya Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi NTT Tahun 2025.
Rakor ini menghasilkan komitmen bersama lintas sektor yang ditandatangani seluruh perwakilan daerah. Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana dan ketahanan iklim di Provinsi NTT.
