BPBD NTT– Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengeluarkan instruksi tegas mengenai penguatan sistem penanggulangan bencana di wilayah NTT dengan menekankan pentingnya pemetaan risiko secara detail hingga ke tingkat individu. Instruksi ini disampaikan langsung kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT dalam audiensi bersama Tim SIAP SIAGA Provinsi NTT di Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu (28/3/2026).Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa pendekatan by name by address bukan sekadar wacana, melainkan keharusan yang harus segera diimplementasikan. Ia menunjuk BPBD sebagai leading sector yang bertanggung jawab menjalankan instruksi tersebut secara terstruktur hingga ke tingkat kabupaten/kota.
“Kita harus memetakan secara rinci dengan pendekatan by name by address, tidak hanya wilayahnya, tetapi juga siapa saja masyarakat yang terdampak. Saya minta BPBD untuk memastikan pendekatan ini menjadi standar baru dalam sistem kebencanaan kita,” tegas Gubernur di hadapan jajaran BPBD yang mendampinginya.
Gubernur menilai langkah ini menjadi semakin krusial mengingat potensi El Nino yang diperkirakan berdampak luas di NTT, khususnya pada wilayah-wilayah dengan karakteristik kering yang rentan mengalami dampak berulang. Ia juga mengingatkan BPBD untuk mengantisipasi skenario terburuk dengan mempertimbangkan dinamika global, baik dari aspek lingkungan, ekonomi, maupun geopolitik.
“Berdasarkan informasi BMKG, kita perlu mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kondisi alam, ekonomi, dan geopolitik saat ini bisa memicu eskalasi dampak di berbagai sektor. BPBD harus siap dengan skenario-skenario itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan multidimensi, tidak hanya saat tanggap darurat, tetapi juga pada tahap prabencana. Dalam hal ini, ia kembali menegaskan peran strategis BPBD sebagai koordinator lintas sektor.
“Penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi harus melibatkan seluruh sektor. Namun, BPBD adalah penggerak utamanya. Mereka yang memastikan kolaborasi itu berjalan dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah,” tambah Gubernur.
Menanggapi instruksi Gubernur tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Mahadin Sibarani, menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk menjalankan arahan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran Tim SIAP SIAGA Provinsi NTT selama ini telah menjadi mitra strategis BPBD dalam memperkuat sistem dari hulu ke hilir, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana dan evaluasi.
“Kami di BPBD siap mengimplementasikan arahan Bapak Gubernur. Pendekatan by name by address ini akan kami tindaklanjuti dengan pemutakhiran data dan koordinasi intensif dengan kabupaten/kota. Kehadiran mitra seperti Tim SIAP SIAGA tentu sangat membantu kami dalam pelaksanaan tugas kebencanaan secara menyeluruh,” ujar Mahadin yang turut mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Silvia Fanggidae, Manajer SIAP SIAGA Wilayah NTT menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur dan peran aktif BPBD dalam mendorong integrasi aspek kebencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi El Nino yang diperkirakan cukup kuat tahun ini, serta perlunya kolaborasi lintas sektor yang selama ini telah difasilitasi dengan baik oleh BPBD.
“Berbagai kejadian bencana di daerah seperti Kabupaten Flores Timur menjadi pengingat bahwa setiap bencana membawa dampak signifikan bagi masyarakat. Kami melihat BPBD NTT telah bergerak proaktif, dan ini perlu terus didukung,” ungkap Silvia.
Selain program pendampingan, Tim SIAP SIAGA Provinsi NTT bersama BPBD juga telah menyusun Buku Pembelajaran pascabencana Siklon Tropis Seroja yang akan diluncurkan pada April 2026. Kegiatan lain yang rencananya akan dilaksanakan adalah peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional pada 26 April 2026, yang diharapkan menjadi momentum penguatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dengan BPBD sebagai pelaksana utama.
Di akhir audiensi, Gubernur Melki menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum bagi BPBD di seluruh kabupaten/kota di NTT untuk memperkuat proyeksi dan pengendalian risiko bencana. Ia berpesan agar BPBD terus berinovasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjangkau masyarakat paling rentan.
Turut hadir mendampingi Gubernur dalam audiensi ini, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (PAP) Setda Prov NTT, jajaran BPBD Provinsi NTT, dan Tim SIAP SIAGA.
Sumber: Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT (Fara Therik & Ady Hau)
