Kupang, 4 September 2026 – Bencana gempa bumi yang mengguncang Flores baru-baru ini tidak hanya merusak infrastruktur dan meninggalkan luka sosial, tetapi juga menggetarkan fondasi ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai kawasan yang menjadi penopang utama perekonomian provinsi, gangguan pada jalur logistik, kerusakan lahan pertanian, serta terhentinya aktivitas pasar di Flores telah memicu efek domino terhadap rantai pasok di seluruh penjuru NTT.
Hal ini menjadi sorotan utama Gubernur NTT, Melki Laka Lena, saat membuka Rapat Koordinasi Perekonomian Daerah ke-VII yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pemulihan Ekonomi Pascagempa Flores”. Kegiatan yang digelar di Hotel Harper Kupang, Jumat (4/9/2026) itu dihadiri oleh pemangku kepentingan dari berbagai sektor.
Menurut Gubernur Melki, ada dua ancaman besar yang kini harus dihadapi secara kolektif selama masa darurat dan transisi pascabencana, yaitu lonjakan inflasi dan potensi melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
Waspada Inflasi dan Target Pertumbuhan
Dalam paparannya, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa inflasi NTT per Agustus 2026 tercatat sebesar 2,59 persen secara tahunan (year-on-year), sedikit naik dari posisi Juli 2026 yang berada di angka 2,43 persen. Meski masih dalam batas toleransi nasional (2,5±1 persen), angka ini patut diwaspadai lantaran gempa berpotensi memutus jalur distribusi pangan.
“Gangguan pada pasokan dan distribusi komoditas dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga. Ini harus segera diantisipasi agar tidak membebani daya beli masyarakat,” tegasnya. Karena itu, pemerintah provinsi diminta untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan ketersediaan stok pangan tetap terjaga.
Sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi, NTT masih mencatat kinerja positif pada triwulan II tahun 2026 dengan laju 5,01 persen (year-on-year). Sektor akomodasi dan makan minum menjadi yang tertinggi dengan pertumbuhan 18,38 persen, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi struktur ekonomi daerah dengan kontribusi hampir 30 persen.
Namun, proyeksi pertumbuhan tahunan NTT yang berada di kisaran 4,94–5,54 persen kini terancam melambat akibat dampak gempa. “Keberhasilan kita menjaga angka pertumbuhan sangat bergantung pada kecepatan rehabilitasi infrastruktur, terutama jalan, jembatan, dan jalur logistik di Flores,” ujar Melki.
Ia optimistis, jika proses pembangunan dan perbaikan infrastruktur berjalan cepat—termasuk optimalisasi jalur laut—maka pertumbuhan ekonomi NTT masih bisa dipertahankan di rentang 4,9 hingga 5,1 persen. Namun, semua pihak harus bahu-membahu meminimalkan perlambatan sektor produktif.
Mencari Rumusan Kebijakan Nyata
Gubernur Melki menegaskan bahwa Pemprov NTT tidak bisa berjalan sendiri. Forum ini sengaja mengumpulkan Bank Indonesia, BPS, instansi vertikal, akademisi, praktisi ekonomi, perbankan, pelaku usaha, hingga pemerintah kabupaten untuk merumuskan langkah-langkah konkret dan aplikatif.
“Kita harus menghasilkan solusi yang benar-benar bisa dijalankan, bukan sekadar wacana. Ini untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak,” katanya.
Langkah awal yang diusulkan adalah pendataan cepat dan menyeluruh terhadap kerusakan UMKM, pasar tradisional, dan sektor informal. Selain itu, dukungan darurat seperti bantuan kebutuhan pokok dan modal usaha mikro juga perlu segera digulirkan. Gubernur juga mendorong perbankan untuk memberikan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur yang terkena dampak bencana.
UMKM Jadi Tulang Punggung Pemulihan
Pada tahap rehabilitasi, Gubernur Melki menyoroti pentingnya menghidupkan kembali UMKM sebagai motor ekonomi rakyat. Ia mengusulkan pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan pascabencana, serta pemanfaatan platform digital untuk pemasaran. Akses modal dengan skema lunak dan bantuan peralatan kerja bagi petani, nelayan, dan pengusaha kecil juga harus menjadi prioritas.
Lebih jauh, ia menyebut momen pemulihan ini harus dimanfaatkan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap bencana. Diversifikasi usaha, peningkatan keterampilan masyarakat, serta penguatan perlindungan risiko usaha perlu dimasukkan dalam strategi jangka panjang.
Tak ketinggalan, mitigasi risiko fisik juga penting, seperti penerapan standar bangunan tahan gempa dan pengembangan instrumen perlindungan usaha bagi pelaku ekonomi kecil.
“Kita harus ubah tantangan ini menjadi momentum membangun ekonomi NTT yang lebih resilien,” tandas Melki.
Ia berharap seluruh rekomendasi dari rakor dan FGD ini bisa menjadi peta jalan kolektif untuk memulihkan ekonomi masyarakat terdampak sekaligus memperkuat fondasi ekonomi NTT ke depan.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekda Fransiskus Sales Sodo, jajaran perbankan, instansi vertikal, BUMN/BUMD, kepala perangkat daerah, serta awak media.
#AyoBangunNTT
Penulis: Baldus Sae | Foto: Dio Ceunfin-Tiwy | Video: Ady Hau
Sumber: Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
