BPBD NTT – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana Provinsi NTT, Senin (2/2/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kinerja command center penanganan bencana sekaligus mendengarkan berbagai kendala teknis yang dihadapi guna menyusun rekomendasi kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, Semuel Halundaka, menyambut positif kunjungan tersebut. Dalam paparannya, ia mengungkapkan sejumlah tantangan krusial seperti keterbatasan peralatan, SDM, maupun anggaran.
“Kami berharap kehadiran Komisi V dapat memperhatikan kebutuhan anggaran untuk mitigasi dan penyebaran informasi. Yang mendesak adalah dukungan izin untuk alat komunikasi radio (HT, Rig, SSB) dan repeater guna mempercepat informasi ke lokasi terdampak, mengingat banyak wilayah di NTT yang jaringan internetnya tidak stabil, terutama saat bencana,” ujarnya.
Manager Pusdalops PB NTT, Gasper N.L. Manisa, menjelaskan bahwa pusat kendali yang didukung pemerintah Australia ini beroperasi 24 jam nonstop. Selain mengumpulkan laporan dari daerah, timnya juga aktif memantau dan memverifikasi informasi dari media sosial serta menganalisis peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk disebarluaskan.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, menegaskan bahwa Pusdalops merupakan otak operasi penanganan bencana. “Kami menaruh perhatian serius terhadap koordinasi data dan respons cepat. Masukan dari BPBD akan menjadi bahan rekomendasi kami,” kata Rondo. Ia mengapresiasi sistem yang sudah dibangun namun mengingatkan bahwa NTT sebagai wilayah kepulauan memerlukan sumber daya yang mumpuni.
Para anggota dewan yang terdiri dari Muhammad Ansor, Kasimirus Kolo, Agustinus Nahak, Agustinus Bria Seran, Adoe Yuliana Elisabeth, dan Jimur Katrina juga menyoroti beberapa isu strategis. Mereka menekankan bahwa penanganan bencana harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen (pentaheliks), bukan hanya tanggung jawab Pusdalops. Penguatan kapasitas dan kewenangan BPBD di tingkat kabupaten/kota dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan dengan tingkat provinsi.
Mereka menekankan pentingnya ketersediaan peta rawan bencana di setiap daerah dan penanganan yang proaktif, khususnya untuk daerah langganan bencana seperti banjir tahunan di Malaka dan longsor berulang di ruas jalan Halilulik-Betun. Sosialisasi untuk melarang masyarakat membangun di zona rawan juga harus ditingkatkan,” ujar salah satu anggota.
Secara teknis, Komisi V mendorong pemenuhan alat komunikasi canggih dan drone untuk pemantauan di lokasi yang sulit diakses, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan manajemen logistik, termasuk kualitas gudang penyimpanan bantuan. Optimalisasi peran Pusdalops dalam pemetaan potensi bencana dan penangkalan hoaks juga diharapkan untuk terus diperkuat.
Komisi V DPRD NTT berkomitmen mendukung pengalokasian anggaran kebencanaan berbasis risiko, yang akan digunakan sesuai kesepakatan untuk seluruh upaya penanggulangan bencana di Provinsi NTT. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan BPBD Provinsi NTT, termasuk Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Syafrudin Herman; Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Johanes Marianus; serta sejumlah staf teknis terkait.
Berita: Yusta R.
