KUPANG, 23 Oktober 2026 — Pemerintah daerah dan mitra Program SIAP SIAGA di Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan tata kelola data, kesinambungan kapasitas aparatur, serta kemandirian pendanaan agar layanan kebencanaan dapat terus berjalan setelah Fase II program berakhir pada 2027.
Kebutuhan tersebut mengemuka dalam Diskusi Terbatas Pra Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Program SIAP SIAGA di NTT Tahun 2027, di Hotel Harper, Kupang, Jumat (23/10). Forum ini menghimpun pembelajaran pelaksanaan program dan usulan dukungan untuk tahun terakhir Fase II program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia dalam pengelolaan risiko bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang, Ernest Ludji, S.STP, MSi., menyampaikan bahwa penanggulangan bencana masih menghadapi tantangan dalam memperoleh perhatian di tengah berbagai prioritas pembangunan. Padahal, kesiapsiagaan dan kemampuan merespons bencana membutuhkan komitmen pemerintah sekaligus keterlibatan berbagai pihak.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan komponen pentahelix lainnya. Kalau kita tidak melakukan itu secara bersama-sama, kita hanya bermimpi saja dan tidak pernah mencapai apa-apa,” ujarnya.
Ia menilai pendampingan SIAP SIAGA telah memberikan manfaat nyata, antara lain melalui pembaruan Kajian Risiko Bencana dan pengembangan relawan pengemudi transportasi daring di Kota Kupang. Manfaat tersebut menjadi alasan pemerintah kota berharap kemitraan dapat dilanjutkan.
“Waktu Duta Besar Australia datang ke Kupang di depan Pak Gubernur, saya sampaikan bahwa jika berkenan pada saat evaluasi, dari Kota Kupang memohon supaya program ini diperpanjang lagi. Kenapa? Karena kami sudah merasakan dampak dan manfaatnya secara nyata bagi warga masyarakat,” katanya.
Meski terdapat harapan perpanjangan, fasilitator SIAP SIAGA, Silvia Fanggidae, menjelaskan bahwa rencana kerja 2027 tetap disusun dengan pendekatan tahun penutupan Fase II. Pemilihan kegiatan mempertimbangkan peluang keberlanjutan secara mandiri, potensi perluasan manfaat, dan nilai pembelajaran bagi tata kelola kebencanaan.
Dengan demikian, dukungan diarahkan untuk memastikan hasil pendampingan memiliki pijakan kelembagaan, kapasitas pelaksana, dan sumber daya yang memungkinkan pemerintah serta mitra setempat melanjutkannya.
Persoalan data menjadi salah satu perhatian utama dalam diskusi. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi NTT, Yohanes Paut, menyampaikan bahwa ketidakselarasan data korban dan kerusakan dapat memperlambat pemanfaatan bantuan, bahkan ketika dana sudah tersedia.
“Kenapa hari ini di tingkat provinsi ada 40 miliar rupiah bantuan dari pemerintah pusat yang belum terserap? Karena kita masih ribut dengan data yang belum cocok satu sama lain,” ungkap Yohanes.
Menurutnya, pengerahan bantuan logistik saat darurat perlu berjalan bersamaan dengan pendataan yang terkoordinasi. Pembagian peran klaster, prosedur kerja, serta mandat bagi petugas dan relawan harus disiapkan agar data dapat segera digunakan untuk mendukung penanganan dan pemulihan.
“Padahal, kalau data sudah terkumpul dengan baik di awal melalui koordinasi kluster dan SOP yang jelas, koordinasi penyerapan dana bantuan dari pusat maupun luar pasti bisa berjalan cepat,” lanjutnya.
Sejalan dengan kebutuhan itu, BPBD Kota Kupang mengusulkan pengembangan portal data kebencanaan yang mutakhir, peningkatan kapasitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, serta penguatan pengkajian kebutuhan pascabencana. Forum Pengurangan Risiko Bencana NTT juga mendorong mekanisme pertukaran data antarperangkat daerah agar informasi sektoral lebih mudah dimanfaatkan dalam kajian risiko dan perencanaan.
Tantangan lain adalah menjaga kapasitas kelembagaan di tengah tingginya pergantian aparatur. Kepala Bidang Perencanaan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTT, Syafruddin Herman, menggambarkan bagaimana perpindahan personel yang sudah terlatih dapat membuat lembaga harus kembali membangun kemampuan teknis dari awal.
“Bicara tata kelola bencana untuk kami di BPBD selalu berulang tahun dari nol kilometer. Pergeseran personel di BPBD itu sangat tinggi. Yang kemarin kapasitasnya sudah 100 kilometer, ketika bergeser ke instansi lain, akhirnya personel baru muncul dari nol kilometer lagi,” ujar Syafruddin.
Menanggapi persoalan tersebut, anggota Forum PRB NTT, Deby Moruk, mengingatkan bahwa berbagai dokumen dan prosedur telah tersedia serta pernah digunakan dalam penanganan bencana.
“Padahal dokumen, SOP, dan rencana kontinjensi semuanya sudah ada dan pernah berhasil diterapkan saat penanganan Seroja. Sistem ini mestinya tinggal dilanjutkan dan diperkuat, bukan diulang dari awal,” kata Deby.
Sejumlah usulan yang muncul mencakup pendataan aparatur yang telah dilatih atau memiliki sertifikasi, pembekalan bagi personel baru, serta penguatan prosedur kerja agar pengetahuan tetap melekat pada lembaga. BPBD Provinsi NTT juga menyampaikan kebutuhan pembaruan Kajian Risiko Bencana provinsi dan peningkatan kemampuan teknis untuk mendampingi kajian risiko kabupaten/kota.
Dalam aspek inklusi, Ketua Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana Provinsi NTT, Desderdea Kanni, menyoroti belum tersedianya data ragam disabilitas dalam pengalaman penanganan darurat di lapangan.
“Belajar dari pengalaman saat turun ke lapangan kemarin, kami pergi ke BPBD dan data disabilitas itu tidak ada. Kalau data lansia, anak, dan ibu hamil ada, tetapi data ragam disabilitas tidak pernah ada,” tuturnya.
Keterbatasan data tersebut beriringan dengan pemahaman masyarakat yang belum memadai mengenai penyandang disabilitas dan peran mereka dalam penanggulangan bencana.
“Ketika kami datang menggunakan tongkat dan kursi roda untuk asesmen, masyarakat malah heran. Kami tidak hanya mendata, tetapi akhirnya harus menyosialisasikan kembali tentang siapa itu penyandang disabilitas,” lanjutnya.
Perwakilan perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak turut menekankan pentingnya data terpilah untuk memastikan bantuan sesuai dengan kebutuhan perempuan, bayi, dan anak. Penguatan pendataan diusulkan berjalan bersama pelibatan organisasi penyandang disabilitas, penguatan ULD-PB, serta integrasi perlindungan perempuan dan anak dalam mekanisme kedaruratan.
Diskusi juga mengangkat kebutuhan pembiayaan yang memungkinkan respons awal berlangsung cepat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang, Ernest Ludji, S.STP, MSi., mengakui bahwa prosedur administrasi pemerintah dapat membatasi kecepatan penanganan di lapangan.
“Kalau hanya menunggu birokrasi pemerintah yang terstruktur dan kaku, bantuannya bisa terlambat sampai. Oleh sebab itu, ruang pembiayaan mandiri dan respon cepat masyarakat sipil sangat kita butuhkan,” ujar Ernest.
Direktur CIS Timor, Haris Oematan, mengusulkan pengembangan dana bersama kebencanaan atau pooling fund yang ditopang sumber daya lokal dan kegiatan produktif.
“Penting bagi kita untuk punya pooling fund mandiri agar saat bencana datang kita tidak bergantung penuh pada anggaran negara yang pencairannya butuh proses. Kita perlu mulai melangkah ke arah social business dan pertanian terpadu tahan iklim agar memiliki sumber pendanaan berkelanjutan untuk respon darurat,” katanya.
Ia juga menekankan agar pemulihan penghidupan menjadi bagian dari penanganan sejak awal, terutama ketika bencana mengancam aset produktif dan sumber pangan masyarakat.
“Jangan sampai bencana fisik sudah ditangani, tetapi ekonomi dan sumber pangan lokal warga mati,” tegas Haris.
Di tingkat masyarakat, usulan dukungan mencakup penguatan kerja sama antardesa melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana atau KENCANA, kelanjutan kegiatan desa dan kelurahan tangguh bencana, serta perluasan pelatihan TOP Rangers. Jejaring relawan pengemudi tersebut dinilai berpotensi mendukung evakuasi dan distribusi logistik, termasuk dengan melibatkan pengemudi mobil.
Peserta turut mendorong pemanfaatan dokumen risiko dan pemulihan dalam perencanaan serta penganggaran daerah. Bapperida mengusulkan penandaan program dan anggaran pemulihan pascabencana dalam rencana kerja pemerintah daerah 2027–2029, sementara penguatan adaptasi perubahan iklim di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat memperluas pembelajaran yang sudah dikembangkan.
Pada akhir pertemuan, Area Program Manager SIAP SIAGA, Silvia Fanggidae, yang menjadi fasilitator kegiatan menyampaikan bahwa seluruh masukan akan dirangkum sebagai bahan rencana tindak lanjut untuk dibawa ke pembahasan Rencana Kerja Tahunan SIAP SIAGA di Jakarta. Usulan tersebut akan melalui pembahasan dan penentuan prioritas untuk memastikan dukungan pada 2027 memperkuat kemampuan pemerintah dan masyarakat melanjutkan pengelolaan risiko bencana di NTT.
