IMG-LOGO
Home Berita Kolaborasi Pemerintah dan Non Pemerintah untuk Ketangguhan Bencana di NTT

Kolaborasi Pemerintah dan Non Pemerintah untuk Ketangguhan Bencana di NTT

BPBD NTT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT bersama Program Siap Siaga menggelar Lokakarya Koordinasi Pemerintah dan Non Pemerintah untuk Ketangguhan Masyarakat di Provinsi NTT. Acara yang diadakan di Hotel Kristal pada Selasa, 28 Mei 2024, ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi bencana.


Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Ir. Cornelis Wadu, M.Si., menyatakan bahwa NTT telah mengalami 1.148 kejadian bencana dari tahun 2020 hingga 2023. “Provinsi Nusa Tenggara Timur sering mengalami bencana. Dalam 20 tahun terakhir, kejadian ini menyebabkan kerugian besar, baik berupa kehilangan jiwa, luka-luka, kerugian harta benda, maupun kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Cornelis menambahkan bahwa dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi NTT menunjukkan 12 dari 14 jenis bahaya berada pada tingkat tinggi. “Kondisi ini menegaskan pentingnya ketangguhan masyarakat yang didukung oleh semua pihak,” katanya. Pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) melalui program seperti Desa Tangguh Bencana, Kampung Siaga Bencana, dan Kampung Iklim menjadi sangat penting.

Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Drs. Pangarso Suryatomo, MMB, mengungkapkan bahwa krisis iklim memperburuk intensitas dan dampak bencana hidrometeorologis. “Dibutuhkan percepatan penjangkauan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil,” katanya. Pangarso menambahkan bahwa Program Siap Siaga bertujuan memperkuat kapasitas Indonesia dalam pengelolaan risiko bencana dan mempererat kerja sama antara Australia dan Indonesia.

Program Siap Siaga diharapkan memperkuat sistem organisasi BNPB dan meningkatkan kesiapsiagaan, pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, program ini juga sebagai pembelajaran, inovasi, kerja sama, dan inklusi penanggulangan bencana yang kuat.


Lokakarya ini juga membahas instrumen Penilaian Ketangguhan Komunitas, yang dikembangkan oleh BNPB. Instrumen ini akan digunakan sebagai baseline untuk merekomendasikan aspek-aspek penting yang membutuhkan dukungan serta sebagai perangkat monitoring.

Diharapkan lokakarya ini dapat merefleksikan hasil implementasi kegiatan, peluang, isu, dan tantangan yang dapat dipelajari oleh SIAP SIAGA dan mitra-mitra, serta berkontribusi terhadap tujuan program dan tujuan pemerintah daerah serta masyarakat setempat.


Lokakarya dihadiri oleh instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, NGO, Forum PRB Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta tamu undangan lainnya. Tujuan kegiatan ini adalah mengonsolidasikan data dan informasi dukungan ketangguhan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan instrumen Penilaian Ketangguhan Desa.

 

Sumber: jurnalntt.com (Vir)