Kupang — Upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka tidak hanya ditunjukkan melalui penyampaian informasi pembangunan, tetapi juga melalui keterbukaan informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Komitmen itu kini diperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses secara daring.
Melalui halaman PPID, masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari profil kelembagaan, dokumen perencanaan, laporan kinerja, hingga mekanisme permohonan informasi publik. Kehadiran layanan ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi secara transparan dan akuntabel.
Berbeda dengan layanan informasi yang bersifat administratif semata, PPID BPBD Provinsi NTT mengintegrasikan informasi kebencanaan ke dalam klasifikasi yang memudahkan masyarakat memahami jenis informasi yang dapat diakses. Informasi tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yakni Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat. Pembagian ini mengikuti standar pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
Pada kategori Informasi Berkala, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen yang secara rutin dipublikasikan oleh BPBD Provinsi NTT, seperti profil badan publik, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta ringkasan laporan keuangan. Publikasi berkala tersebut memberikan gambaran mengenai arah kebijakan, program, hingga capaian kinerja organisasi sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana secara lebih transparan.
Sementara itu, Informasi Serta-Merta disiapkan sebagai kanal penyampaian informasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Dalam kondisi darurat, informasi mengenai peringatan dini bencana, perkembangan kejadian, maupun situasi yang berpotensi mengancam keselamatan publik harus diumumkan tanpa penundaan agar masyarakat dapat segera mengambil langkah antisipasi. Fungsi ini menjadi sangat penting mengingat Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki keragaman ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga siklon tropis.
Dalam konteks penanggulangan bencana, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.
Adapun kategori Informasi Setiap Saat menyediakan berbagai dokumen yang sewaktu-waktu dapat dimohonkan masyarakat, antara lain regulasi, keputusan kepala daerah, daftar informasi publik, dokumen kerja sama, hingga hasil kajian teknis yang dimiliki BPBD Provinsi NTT. Ketersediaan informasi tersebut diharapkan mendukung kebutuhan akademisi, media, organisasi masyarakat, maupun pemangku kepentingan lain yang memerlukan data resmi dalam penyusunan kajian maupun pengambilan keputusan.
Tidak hanya menyediakan dokumen, PPID BPBD Provinsi NTT juga menghadirkan layanan permohonan informasi publik secara daring. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi, memperoleh panduan standar pelayanan, memahami hak sebagai pemohon informasi, hingga mengajukan keberatan apabila pelayanan informasi dinilai belum sesuai ketentuan. Digitalisasi layanan tersebut diharapkan memangkas proses administrasi sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan, BPBD Provinsi NTT juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Masukan dari pengguna layanan menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan informasi publik secara berkelanjutan. Selain itu, laporan pelayanan informasi publik disusun dan dipublikasikan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan layanan PPID.
Keberadaan PPID tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi. Dalam konteks penanggulangan bencana, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.
Dalam konteks penanggulangan bencana, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.
Melalui pengembangan layanan informasi yang lebih terbuka, terdokumentasi, dan mudah diakses, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa pelayanan kebencanaan tidak hanya diwujudkan melalui penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga melalui penyediaan informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman bencana akibat perubahan iklim, keterbukaan informasi menjadi salah satu modal penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
